Semarang – Pelantikan calon terpilih anggota DPRD Kota Semarang Rabu lalu disambut dengan orasi aktivis mahasiswa yang menyatakan menolak aksi politisi busuk maupun politisi berkedok.
Mualim, salah satu calon terpilih anggota DPRD Kota Semarang bersama rekan-rekan caleg usai pengambilan sumpah jabatan langsung ikut menemui dan menenangkan aliansi mahasiswa se-Kota Semarang tersebut. Mualim menemui aliansi aktivis mahasiswa dari PMII, HMI, IMM, SAPMA, Forum Perempuan, dan Bem Untag untuk bermusyawarah agar tidak ada aksi ricuh serta membentuk mufakat damai.
Mualim menilai baik aksi aliansi mahasiswa dalam mengingatkan para calon anggota dewan untuk tidak mempraktikkan politik busuk ataupun politik berkedok. Melalui aksi damai tersebut bisa membantu dewan untuk lebih memperbaiki kualitas sebagai wakil rakyat serta lebih mengetahui apa yang salah dan akan siap bersedia memperbaikinya bersama sama.
“Kami dan teman-teman ini senang didatangi teman teman dari mahasiswa, semoga kedepan kita bisa berdiskusi berdialog untuk bisa mewujudkan impian masyarakat Kota Semarang. Dari yang sudah baik menjadi lebih baik untuk kedepan,” jelas Mualim usai pengambilan sumpah jabatan di Gedung DPRd Kota Semarang.
Baca juga: Unjukrasa Warnai Pengambilan Sumpah dan Janji Jabatan DPRD Kota Semarang
Aziz Anas, koordinator sliansi mahasiswa dalam aksi damai tersebut menuntut kepada anggota dewan yang baru saja dilantik agar kasus korupsi di lingkungan legislatif bisa segera diselesaikan. Sebab kasus korupsi, nepotisme, dan amoral selama ini dinilai mayoritas masyarakat seolah terlupakan.
“Saat ini kami menyatakan Kota Semarang sebagai politisi yang busuk, mengapa? Karena mereka banyak kasus korupsi yang belum terselesaikan dan mereka masih melakukan tindakan amoral yang sangat tidak mencerminkan mereka sebagai anggota dewan,” tutur Aziz kepada awak media waktu itu.
Harapannya melalui aksi damai ini, DPRD dapat menandatangani petisi yang dibuat oleh mahasiswa. Yaitu sebagai bukti integritas jika suatu saat ada penyelewengan dari anggota dewan sehingga yang bersangkutan bisa mempertanggung jawabkannya.
“Anggota dewan yang kena kasus dan itu belum selesai. Entah itu kasus korupsi dan kemarin ada oknum dewan yang tersangkut kasus amoral. Karena itu oknum kita tidak bisa sebutkan. Nanti ada pakta integritas petisi yang akan ditandatangani anggota dewan,” jelasnya.
Petisi tersebut mendapatkan persetujuan dari Mualim dan rekan anggota dewan lainnya dengan harapan bisa bermanfaat bagi kedua belah pihak kedepannya. (*)
